Pasal 46 Hilang, PKS: Omnibus Law Cipta Kerja Membuat rakyat Sulit Percaya Pada DPR
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyorot raibnya pasal 46 masalah minyak serta gas bumi (migas) di Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menjelaskan, perombakan ke UU dapat punya pengaruh ke rakyat.
Pahami Skil Bertarung Ayam Laga Pilihan
Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Bumi raib dari naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah digenggam pemerintahan. Pasal itu tidak tertera dalam naskah 1.187 halaman.
Walau sebenarnya, dalam naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja 812 halaman yang diberikan DPR ke pemerintahan, pasal itu masihlah ada serta terbagi dalam 4 ayat.
"DPR itu instansi terhormat. Seluruhnya kebijaksanaannya tentukan semua rakyat. Jangankan pasal atau ayat, titik serta koma saja bisa punya pengaruh," tuturnya melalui pesan singkat, Jumat (23/10/2020).
Ke-2 , ia menambah, DPR ialah instansi yang mengatur kepentingan khalayak. Landasan pijakan intinya ialah keyakinan.
"UU Omnibus Law ini membuat rakyat susah yakin ke DPR. Sebab nyaris setiap hari disajikan ketidaksamaan serta perombakan yang tidak bisa digenggam," katanya.
Mardani berprasangka buruk ada penemuan yang lain berbeda dalam UU Cipta Kerja waktu dibawa ke Pleno. Ini juga perlu jadi revisi sama DPR.
"Bisa jadi akan ada penemuan yang lain memperlihatkan belum siapnya UU ini dibawa ke komunitas legitimasi. Seluruhnya perlu jadi revisi bersama-sama," pungkasnya.
Ketua Tubuh Legislasi DPR RI, Supratman Andi Atgas menerangkan raibnya pasal 46 masalah minyak serta gas bumi (migas) di Undang-Undang Cipta Kerja. Ia mengutarakan, pasal itu semestinya dihapus dari naskah UU Ciptaker.
"Berkaitan pasal 46 yang revisi itu, itu betul. Jadi bertepatan Setneg yang dapatkan, jadi itu semestinya memang dihapus," kata Supratman waktu dikontak reporter, Kamis (22/10).
Ia menjelaskan, pasal itu berkaitan dengan pekerjaan Tubuh Pengontrol Hilir (BPH) migas. Menurut dia, pasal itu adalah kemauan pemerintahan yang menyarankan peralihan wewenang toll fee dari BPH migas ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
Selanjutnya, saran itu diulas pada tingkat Panitia Kerja (Panja). Tetapi, panja putuskan tidak untuk disepakati. "Namun pada naskah yang tercatat itu yang kami kirim ke Setneg rupanya masihlah tertera ayat 1-4," katanya.
Seterusnya, Setneg mengonfirmasi ke Baleg. Supratman juga langsung bertanya beberapa anggota Baleg. Mereka pastikan jika pasal itu semestinya memang tidak ada.
"Saya tekankan sesudah konsultasi seluruhnya ke teman-teman itu betul semestinya tidak ada. Sebab semestinya dihapus, sebab kembali pada UU eksisting jadi tidak berada di UU Cipta Kerja," katanya.
Periset Komunitas Warga Perduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menengerai ada pasal selundupan dalam Perancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Keraguan ini ada karena pemerintahan akui sudah hilangkan pasal yang terkait dengan minyak serta gas dari draf RUU Ciptaker yang sudah disepakati DPR RI ke Senin, 5 Oktober kemarin.
"Saya menyangka pasal yang dihapus Setneg itu mungkin bukan buah dari keteledoran berbentuk kelupaan mencoret ketetapan yang telah tidak disepakati di pertemuan kerja. Bisa saja pasal Ini adalah 'pasal selundupan'," kata Lucius dalam info catat, Jumat (23/10/2020).
Lucius melihat, pernyataan ada penghilangan ketetapan berkaitan minyak serta gas bumi sama Kementerian Sekretariat Negara RI (Kemensetneg) serta DPR RI jadi bukti jika RUU Ciptaker ini kacau. Menurut dia benar-benar tidak pantas satu RUU yang sudah disepakati DPR tetapi didalamnya ada pasal-pasal yang tidak diakui kehadirannya.
"Pernyataan itu sebenarnya akhiri seluruhnya keraguan akhir-akhir ini jika usaha koreksi yang diakui DPR cuman berkaitan beberapa hal tehnis sesudah RUU Ciptaker ditetapkan ke Meeting Pleno 5 Oktober lalu," keras ia.
Atas peristiwa itu, Lucius menyaksikan ada kekuatan kejahatan dibalik kerusuhan naskah serta isi RUU Ciptaker itu.
"Hingga kerusuhan atau kekeliruan itu harus dipertanggungjawabkan dengan hukum serta politik. Dengan hukum, saya anggap penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan dapat mencari proses pembangunan UU Ciptaker ini untuk menunjukkan pola kehadiran pasal yang dihapus Setneg," pintanya.
Dilihat dari segi politik, Lucius memandang penghilangan pasal itu menunjukkan jika RUU Ciptaker cacat legalitas. Ada kerusuhan naskah itu, menurutnya harus menggerakkan presiden dengan politik untuk memakai wewenangnya menggagalkan RUU yang sudah disepakati DPR itu.
"Presiden dapat memutuskan memakai Perppu untuk menggagalkan UU Ciptaker ini dengan fakta ada pasal-pasal yang disepakati DPR serta pemerintahan yang terakhir dihapus. Presiden harus memandang ini suatu hal yang serius untuk dianya sebab dia dapat dipandang mendesain satu UU yang didalamnya tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
